Wacana bahwa Pasukan Demokratik Suriah atau SDF mampu menguasai Damaskus dalam waktu singkat sempat bergaung di berbagai forum dan pernyataan informal kadernya. Narasi itu menggambarkan sebuah skenario cepat, rapi, dan menentukan, seolah ibu kota Suriah dapat direbut hanya dengan kombinasi tekanan militer dan koalisi lintas komunitas. Namun realitas di lapangan justru menunjukkan kebalikannya. SDF kini ditinggalkan anggota Arabnya dan wilayahnya menyusut.
SDF, yang inti kekuatannya berasal dari unsur Kurdi YPG/YPJ atau PKK cabang Suriah, sempat memproyeksikan diri bukan sekadar milisi kawasan timur laut Suriah, melainkan aktor nasional yang mampu menantang pusat kekuasaan negara. Dalam narasi internalnya, Damaskus di bawah Presiden Ahmed Al Sharaa digambarkan rapuh, terisolasi, dan hanya menunggu dorongan terakhir untuk runtuh.
Untuk memperkuat gambaran itu, dibangun koalisi besar. Druze di bawha milisi Al Hajri di Suwayda dan batalion pesisir Alawite di pesisir Latakia dari eks pendukung rejim Bashar Al Assad disebut-sebut siap bergabung dalam poros baru bersama SDF. Koalisi ini dipromosikan sebagai aliansi minoritas yang akan mengakhiri pemerintahan pendek Al Sharaa dan membuka babak politik baru di Suriah.
Skenario tersebut kerap dibandingkan dengan keberhasilan TPLF di Ethiopia pada awal 1990-an. Kala itu, kelompok pemberontak dari Tigray berhasil memimpin koalisi luas, menggulingkan rezim Derg, dan merebut Addis Ababa. Perbandingan ini memberi ilusi bahwa sejarah bisa terulang di Damaskus.
Namun perbandingan itu berhenti pada tataran retorika. Ethiopia 1991 adalah negara yang benar-benar kolaps setelah perang panjang, krisis ekonomi, dan ditinggal pendukung utama Uni Soviet. Tentara terfragmentasi, komando lumpuh, dan elite negara kehilangan arah.
Suriah berada pada situasi yang sangat berbeda. Meski dilanda perang berkepanjangan, negara tidak runtuh. Aparat keamanan tetap utuh, struktur militer berjalan, dan pusat komando di Damaskus tidak pernah benar-benar terputus dari wilayah inti negara.
Koalisi yang dibayangkan SDF juga tidak pernah terwujud secara nyata. Druze dikenal memiliki tradisi politik defensif dan lokal, fokus pada dukungannya pada neokolonialisme Greater Israel. Sementara milisi Alawite pro Assad masih dalam proses penguatan struktur.
Aliansi yang bersifat imajiner ini tidak memiliki ikatan ideologis maupun struktur komando tunggal. Berbeda dengan TPLF yang membangun kaderisasi ketat dan loyalitas jangka panjang, komponen non-Kurdi dalam SDF sebagian besar bersifat pragmatis dan transaksional.
Masalah berikutnya adalah geografi dan demografi. SDF tidak menguasai jantung politik dan demografis Suriah khususnya pada kalangan Arab. Jalur menuju Damaskus melewati wilayah yang secara sosial dan politik tidak berpihak pada mereka, menjadikan skenario serangan kilat nyaris mustahil.
Selain itu, elite Suriah tidak melihat SDF sebagai alternatif negara. Tidak ada tanda-tanda pembelotan massal di tubuh militer atau birokrasi pusat, yang ada justru pembelotan massal kelompok Arab dari SDF. Tanpa dukungan dari dalam, pengambilalihan kekuasaan di ibu kota hanya menjadi fantasi strategis.
Faktor eksternal juga sering disalahpahami. SDF kerap diasosiasikan dengan dukungan Amerika Serikat, tetapi dukungan tersebut bersifat terbatas dan fungsional, terutama dalam konteks perang melawan ISIS. Tidak pernah ada sinyal jelas bahwa Washington mendukung perebutan Damaskus. Bahkan, sebelum Assad lengser yang ada adalah wacana SDF mendukung kekuasaan Bashar Al Assad meski oposisi saat itu sudah menguasia Hama.
Berbeda dengan TPLF yang bergerak mandiri dan menjadikan bantuan luar sebagai pelengkap, SDF sangat bergantung pada payung internasional. Ketika dukungan itu tidak naik ke level politik strategis, ruang gerak mereka otomatis menyempit.
Narasi “satu minggu ke Damaskus” akhirnya lebih berfungsi sebagai alat propaganda internal. Ia membangun moral, menanamkan rasa percaya diri, dan menjustifikasi posisi tawar dalam negosiasi, bukan sebagai rencana operasional yang realistis.
Seiring waktu, jarak antara wacana dan kenyataan semakin terlihat. Negara Suriah menunjukkan daya tahan yang lebih kuat dari perkiraan banyak pihak. Damaskus tetap menjadi pusat pengendali politik dan militer, meski tekanan terus datang dari berbagai arah.
Kegagalan skenario ini juga memperlihatkan batas-batas politik minoritas bersenjata. Tanpa legitimasi nasional, basis sosial luas, dan penerimaan elite lama, penguasaan ibu kota modern hampir mustahil dilakukan.
Sejarah Ethiopia yang kerap dijadikan rujukan ternyata justru menyesatkan. Keberhasilan TPLF lahir dari kondisi ekstrem yang tidak pernah sepenuhnya terjadi di Suriah. Mengabaikan perbedaan konteks berarti salah membaca medan sejarah.
Pada akhirnya, SDF harus berhadapan dengan realitas geopolitik. Menguasai wilayah bukan berarti menguasai negara. Damaskus bukan hanya kota, melainkan simbol dan pusat gravitasi kekuasaan Suriah.
Narasi kegagalan ini menjadi pelajaran penting tentang bahaya ilusi strategis. Teriakan kemenangan dini sering kali justru menutup ruang evaluasi kritis terhadap kekuatan sendiri dan lawan yang dihadapi.
Kini, wacana “satu pekan ke Damaskus” perlahan memudar. Ia tertinggal sebagai jejak dari masa ketika imajinasi politik lebih keras bersuara daripada kenyataan di lapangan.
Dalam konflik Suriah yang panjang, kegagalan skenario ini menegaskan satu hal. Mengubah peta kekuasaan negara membutuhkan lebih dari sekadar koalisi nama besar dan slogan berani, tetapi fondasi politik yang benar-benar mengakar.
Tidak ada komentar
Posting Komentar